Belum lama ini dua tokoh di negara ini yaitu Dr Syahrir anggota Dewan Pertimbangan Kepresidenan dan Bapak Rachmad Halim pemilik pabrik rokok Gudang Garam meninggal dunia. Perlu diperhatikan di sini adalah kedua tokoh nasional itu meninggal di rumah sakit yang sama. Mount ELizabeth Hospital Singapura. Bukan di rumah sakit dalam negeri.
Pertanyaannya ada apa dengan rumah sakit di negeri ini?
Sudah bukan rahasia lagi bahwa semakin banyak orang kaya Indonesia yang lebih memilih untuk berobat di luar negeri. Terutama di Singapura. Meski secara hitungan memakan biaya yang jauh lebih besar. Meski secara hasil akhirnya belum tentu sesuai dengan harapan. Kondisi yang sangat memprihatinkan bagi kita semua.
Hak memilih rumah sakit memang ada di tangan pasien karena sudah menyangkut hidup dan mati seseorang. Tidak ada pemerintah suatu negara di dunia ini yang bisa mengharuskan warganya untuk memilih rumah sakit dalam negeri. Untuk itu pemerintah, khususnya Menteri Kesehatan, harus mengevaluasi mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.
Evaluasi harus dilakukan mulai dari proses pendidikan tenaga medis. Baik itu pendidikan dokter, perawat, analis, dan lain-lainnya. Semua orang sudah mengetahui bahwa dibandingkan tenaga medis yang lainnya modal yang harus dikeluarkan untuk menempuh pendidikan kedokteran jauh lebih mahal.
Mulai dari sini terbentuklah penggolongan. Para calon dokter adalah kaum elitis. Anggapan saya ini bisa saja dibantah. Tapi, lihat saja kenyataan di lapangan. Banyak sekali mahasiswa kedokteran yang naik mobil bagus saat kuliah dengan jas putih (sengaja dipajang) di jok mobilnya.
Dengan modal yang besar itu wajar saja bila setelah lulus seorang dokter ingin agar segera balik modal. Dan, ini menjadi sasaran empuk bagi perusahaan farmasi. Keinginan balik modal itu didukung dengan sikap elitis yang terbentuk selama masa kuliah menimbulkan budaya yang sangat tidak sehat.
Belum lagi bila kita bicara tentang manajemen sebuah rumah sakit. Kaidah orang yang tepat untuk posisi yang tepat sama sekali tidak dijalankan. Banyak di rumah sakit yang saya jumpai direktur keuangan ditempati oleh seorang dokter. Bukan dari orang yang mengerti tentang arus keluar masuknya uang. Manajer IT bukan ditempati oleh seorang yang sudah berpengalaman tentang masalah jaringan komputer. Tetapi, juga oleh seorang dokter.
Untuk mensiasati hal semacam ini ditunjuklah seorang asisten manajer yang mengatur semuanya. Atasan tinggal tanda tangan. Bisa dibayangkan rumitnya birokrasi di sebuah rumah sakit. Belum lagi adanya kemungkinan untuk melakukan tindakan kolusi.
Pernah istri saya harus masuk rumah sakit saat sedang liburan di Jakarta. Waktu itu hari Sabtu, dan saya hanya berencana untuk mendapatkan perawatan selama dua hari karena tiket pesawat saya untuk pulang ke Semarang sudah dijadwalkan hari Minggu sore. Saat saya mengurus administrasi kepulangan tercantum biaya kunjungan dokter sebanyak dua kali kunjungan. Padahal hanya satu kali. Itu pun tiga jam setelah istri saya masuk ruang perawatan.
Waktu itu saya berpikir daripada ribut toh hanya Rp 70,000 untuk sekali visit sehingga saya memilih membayar saja. Di sini timbul kesan kuat bahwa pasien diperlakukan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek. Maka tidak mengherankan bila sekarang makin banyak orang Indonesia yang pergi ke Singapura untuk berobat. Karena di sana pasien ditempatkan sebagai subyek.
Hanya sedikit pasien di negeri ini yang menjadi subyek saat dirawat di rumah sakit. Salah satunya Almarhum Bapak Soeharto. Bayangkan saja, dokter-dokter spesialis yang merawat almarhum sampai bersedia mendorong kasur hingga lobby. Termasuk berteriak-teriak pada wartawan supaya tidak menghalangi jalan. Sebuah perlakuan yang tidak akan mungkin didapatkan oleh rakyat biasa seperti saya.
Masih banyak permasalahan yang ada. Tetapi, tidak mungkin untuk menulis semuanya di sini. Bila ini diterus-teruskan bagaimana kualitas kesehatan bangsa ini?
Didik Sukarno Hadi – suaraPembaca (www.detik.com)
Posted by dhadhang 
Posted by dhadhang 
Posted by dhadhang 
