Menyoal Pengelolaan Beasiswa Studi Lanjut di Indonesia

Beberapa hari belakangan ini, di beberapa media sosial ramai dibahas tentang pengelolaan beasiswa studi lanjut (S2 dan S3), terutama setelah dilakukannya rapat dengar pendapat antara menristekdikti dengan komisi X DPR RI. Wacana penarikan pengelolaan beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dari Kemenkeu ke Kemenristekdikti memicu para awardee (penerima) beasiswa LPDP untuk bersuara melalui berbagai jaringan media sosial yang ada.

Para awardee yang jumlahnya sudah sekitar 5000 orang berteriak dengan lantang bahwa tidak ada masalah dengan pengelolaan beasiswa LPDP selama ini. Mereka cukup puas dengan profesionalitas pelayanan dari pihak LPDP, bahkan menurut sebagian besar dari mereka mengatakan pengelolaan beasiswa LPDP yang merupakan salah satu unit BLU di Kemenkeu adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Pelayanan dan pengelolaan beasiswa LPDP selama ini dikenal rapi, sistematis, dan pencairan dananya tidak bermasalah. Komunikasi antara awardee dengan pengelola beasiswa LPDP sangat bagus baik secara lisan maupun tulisan (online via email, FB, grup WA, dan lain-lain).

Hal ini kontras dengan pengelolaan beasiswa yang dilakukan oleh kemenristekdikti, kementerian baru yang merupakan hasil merger antara kemenristek dan dirjen dikti. Berdasarkan curhat-an para penerima beasiswa dikti, pengelolaan beasiswanya masih perlu banyak perbaikan, diantaranya: kemudahan komunikasi, transparansi, sosialisasi, keterlambatan pencairan dana, dan lain-lain. Beban perbaikan pengelolaan beasiswa tersebut saat ini ditambah dengan proses mergerisasi kemenristekdikti yang hingga saat ini belum tuntas 100%.

Sebenarnya wacana penarikan pengelolaan beasiswa LPDP dari Kemenkeu ke Kemenristekdikti tidak perlu muncul seandainya kita melihat substansi dari tujuan pemberian beasiswa tersebut. Beasiswa LPDP yang mulai digulirkan pada tahun akademik 2012/2013 terinspirasi untuk mencetak para pemimpin bangsa yang berkualitas dan berkarakter. Salah satu inisiator lahirnya beasiswa LPDP adalah Ibu Sri Mulyani (Menkeu pada era Presiden SBY), yang waktu itu berfikiran alokasi anggaran dana pendidikan sebesar 20% harus ada yang disisihkan untuk pembentukan dan pengembangan SDM Indonesia. Visi beasiswa LPDP adalah generasi emas tahun 2045, dengan nilai-nilai yang ingin diciptakan adalah membentuk pemimpin-pemimpin bangsa yang berintegritas, profesional, selalu bersinergi dengan berbagai pihak, selalu melayani dengan sepenuh hati, dan sempurna dalam melaksanakan pekerjaan/tugas.

Tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai dan sedang/akan dikembangkan oleh beasiswa LPDP ini terimplementasikan dalam target dan sasaran penerima beasiswanya. Beasiswa LPDP diberikan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan LPDP menyediakan skema khusus untuk masyarakat Indonesia yang berprestasi dan tinggal di daerah 3T dalam bentuk beasiswa afirmasi. Dalam proses seleksi penerimaan beasiswa LPDP, sangat terlihat bahwa tidak hanya faktor akademik yang diperhatikan, karena seorang pemimpin yang hebat tidak cukup hanya dengan mengandalkan nilai akademik yang bagus.

Sementara itu, beasiswa yang difasilitasi oleh kemeristekdikti jelas sekali tujuannya adalah menciptakan akademisi-akademisi handal yang memiliki kualifikasi akademik sesuai tuntutan dan kebutuhan zaman. Mengingat saat ini, seorang dosen minimal harus berpendidikan S2. Dengan tujuan ini, yang dapat mengakses beasiswa dikti ini adalah “hanya” dosen dan calon dosen.

Berdasarkan tujuannya, jelas sekali tidak dapat dipaksakan penarikan pengelolaan beasiswa LPDP dari Kemenkeu ke Kemenristekdikti. Apalagi di hampir setiap kementerian di Indonesia juga menganggarkan dana peningkatan mutu SDM-nya dalam bentuk studi lanjut, bahkan kabar terkini, Menteri Kelautan dan Perikanan menyediakan dana yang cukup besar terhadap peneliti dan staf di jajaran kementeriannya untuk studi lanjut.

Jika yang menjadi masalah kemenristekdikti terkait beasiswa studi lanjut dosen-dosennya adalah database, maka upaya solutifnya adalah melalui perapian sistem pelaporan dan database secara online. Perlu diketahui, para dosen tidak hanya menggunakan beasiswa dari dana pemerintah RI dalam melaksanakan studi lanjutnya (S2/S3). Terdapat sebagian dosen yang studi lanjut di luar negeri menggunakan beasiswa dari sumber dana dari luar (Monbusho, DAAD, ADB, Stuned, dan lain-lain).

Jika dipaksakan pengelolaan beasiswa LPDP di bawah kemenristekdikti, maka peningkatan mutu SDM Indonesia akan berjalan relatif lambat, karena tidak semua penerima beasiswa tersebut akan ditampung menjadi dosen semua. Beberapa waktu lalu, dikti sempat membuat skema beasiswa unggulan untuk calon dosen, yang pada akhirnya dihentikan karena tidak semua kampus bersedia menerima calon-calon dosen tersebut.

Semangat perbaikan SDM yang saat ini sedang tumbuh dan bergelora di kalangan anak muda Indonesia seiring antusiasme terhadap beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP hendaknya tidak dibungkam dan diredam dengan wacana-wacana yang membuat mereka galau. Saat ini awardee LPDP yang tersebar di hampir seluruh dunia sedang menyelesaikan studinya. Sudah saatnya kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di negeri ini bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan menundukkan ego masing-masing untuk kemajuan dan peningkatan derajat dan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional.

*) Tulisan ini pernah dimuat di Koran Sindo edisi cetak, terbit tanggal 6 Desember 2015. Oleh pihak surat kabar, judulnya diganti menjadi “LPDP, Antara Kemenkeu dan Kemenristekdikti”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: